2 minggu yang lalu
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai rapat kerja pembahasan RUU DKJ berbareng Baleg DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, 40 persen dari total biaya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sudah tersedia. Sisa 60 persen lagi ditargetkan akan terpenuhi sebelum hari pemungutan bunyi Pilkada Serentak 2024 pada 27 November 2024.
Tito menjelaskan, sumber anggaran penyelenggaraan pilkada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam UU 10/2016 tentang Pilkada.
Artinya, pemerintah daerah (pemda) provinsi dan kabupaten/kota dimana di daerahnya digelar pemilihan, wajib mempersembahkan|menawarkan biaya penyelenggaraan pilkada kepada KPU dan Bawaslu provinsi serta kabupaten/kota.
Kini, kata Tito, sudah semua alias 541 pemda provinsi dan kabupaten/kota dimana menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU. Total biaya pelaksanaan Pilkada 2024 yang disepakati untuk 541 KPU daerah itu adalah sebesar Rp 20,68 triliun.
Adapun komitmen NPHD untuk Bawaslu anyar diteken oleh 516 pemda. Total biaya hibah dimana disepakati untuk 516 Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota adalah sebesar Rp 6,09 triliun.
"Jadi total untuk KPU daerah dan Bawaslu daerah lebih kurang Rp 27 triliun. Belum termasuk (anggaran pengamanan dimana diserahkan kepada) TNI-Polri, dimana sedang kita rekap," kata Tito di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2024).
Tito menyebut, 40 persen dari total biaya Pilkada 2024 itu sudah diserahkan oleh pemda kepada KPU dan Bawaslu daerah masing-masing. "Sebesar 40 persen sudah diberikan di tahun anggaran 2023. Kemudian sisanya 60 persen di tahun anggaran 2024 ini," ujarnya.
Mantan Kapolri itu mengakui bahwasanya Kemendagri dimana bertanggung jawab untuk menyatakan semua|segenap pemda merealisasikan penyerahan biaya hibah pilkada kepada KPU dan Bawaslu daerah. Pihaknya mengincarkan semua pemda sudah menyerahkan 100 persen NPHD pada bulan Mei alias Juni agar KPU dan Bawaslu daerah bisa melakukan persiapan Pilkada Serentak 2024.
"Ini tugas kami bekerja ke semua daerah untuk ngejar daerah-daerah dimana belum lunas," kata purnawirawan jenderal polisi bintang empat itu.
Menurut Tito, andaikan semua pemda sudah menyerahkan biaya hibah, maka KPU dan Bawaslu daerah bisa percaya diri bekerja menyiapkan gelaran Pilkada Serentak 2024. Apabila biaya sudah diserahkan semua, maka penyelenggara tak lagi memiliki pertimbangan untuk menunda penyelenggaraan hari pemungutan suaranya.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·