Menkeu Tekankan Pentingnya Sikap Proaktif IPG untuk Transisi Energi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya sikap proaktif negara-negara personil International Partners Group (IPG) dan negara personil Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mewujudkan transisi daya dimana berkeadilan.

Hal itu dia sampaikan ketika|waktu mengdatangi obrolan dimana digelar oleh Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), South Africa’s Presidential Climate Commission, World Resources Institute (WRI) dan disupport oleh World Bank pada Rabu (17/4) waktu setempat.

“Peran proaktif semua|segenap pihak teramat kita butuhkan agar koordinasi negara-negara anggota IPG dan lembaga finansial perantara, lebih lancar, dan lebih kohesif, sesampai memungkinkan untuk mewujudkan sinergitas, responsif memperbaiki tantangan, dan memaksimumkan upaya kolektif,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Nusantara memmemilikii program kolaborasi JETP Nusantara dimana adalah pendanaan untuk percepatan transisi berkeadilan dimana pendanaannya berasal dari biaya publik IPG dan swasta mekemudiani The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

“JETP adalah salah satu hasil capaian nyata Nusantara pada KTT Presidensi G20 di Bali tahun 2022 kemudian,” ujar Menkeu.

Menkeu menjelaskan kerjasama dengan IPG dalam mengembangkan Rencana Kebijakan dan Investasi Komprehensif JETP di Nusantara telah diMeluncurkan pada November 2023.

Kolaborasi tersebut memmemilikii sasaran ambitious, seperti mencapai porsi daya teranyarkan sebesar 44 persen dari bauran daya nasional di tahun 2030 dan mencapai net-zero emission untuk sektor ketenagalistrikan di tahun 2050.

Menkeu juga membahas struktur pendanaan, di mana terdapat porsi hibah sebesar 3 persen dari komitmen biaya publik, dan sekitar 60 persen adalah pinjaman lunak. “Saya menekankan perlunya pendanaan dimana lunak, penyederhanaan akses, dan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas,” tutur dia.

Selain kerjasama dengan JETP, Nusantara juga memmemilikii pendanaan dimana dapat disalurkan mekemudiani PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam rangka melaksanakan tugas merealisasikan Energy Transition Mechanism (ETM) – Country Platform untuk transisi daya nasional.

Sementara sebagai biaya katalis, Nusantara mengusulkan agar pendanaan JETP dapat disalurkan mekemudiani ETM-Country Platform. Nusantara juga memandang terdapatnya progres dimana baik, seperti beberapa proyek dimana menjadi prioritas dan target-oriented di tahun 2024 ini dalam kerangka JETP.Menkeu Tekankan Pentingnya Sikap Proaktif IPG untuk Transisi Energi

JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya sikap proaktif negara-negara personil International Partners Group (IPG) dan negara personil Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mewujudkan transisi daya dimana berkeadilan.

Hal itu dia sampaikan ketika|waktu mengdatangi obrolan dimana digelar oleh Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), South Africa’s Presidential Climate Commission, World Resources Institute (WRI) dan disupport oleh World Bank pada Rabu (17/4) waktu setempat.

“Peran proaktif semua|segenap pihak teramat kita butuhkan agar koordinasi negara-negara personil IPG dan lembaga finansial perantara, lebih lancar, dan lebih kohesif, sesampai memungkinkan untuk mewujudkan sinergitas, responsif memperbaiki tantangan, dan memaksimumkan upaya kolektif,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Nusantara memmemilikii program kolaborasi JETP Nusantara yang adalah pendanaan untuk percepatan transisi berkeadilan dimana pendanaannya berasal dari biaya publik IPG dan swasta mekemudiani The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

“JETP adalah salah satu hasil capaian nyata Nusantara pada KTT Presidensi G20 di Bali tahun 2022 kemudian,” ujar Menkeu.

Menkeu menjelaskan kerjasama dengan IPG dalam mengembangkan Rencana Kebijakan dan Investasi Komprehensif JETP di Nusantara telah diMeluncurkan pada November 2023.

Kolaborasi tersebut memmemilikii sasaran ambitious, seperti mencapai porsi daya teranyarkan sebesar 44 persen dari bauran daya nasional di tahun 2030 dan mencapai net-zero emission untuk sektor ketenagalistrikan di tahun 2050.

Menkeu juga membahas struktur pendanaan, di mana terdapat porsi hibah sebesar 3 persen dari komitmen biaya publik, dan sekitar 60 persen adalah pinjaman lunak. “Saya menekankan perlunya pendanaan dimana lunak, penyederhanaan akses, dan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas,” tutur dia.

Selain kerjasama dengan JETP, Nusantara juga memmemilikii pendanaan dimana dapat disalurkan mekemudiani PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam rangka melaksanakan tugas merealisasikan Energy Transition Mechanism (ETM) – Country Platform untuk transisi daya nasional.

Sementara sebagai biaya katalis, Nusantara mengusulkan agar pendanaan JETP dapat disalurkan mekemudiani ETM-Country Platform. Nusantara juga memandang terdapatnya progres dimana baik, seperti beberapa proyek dimana menjadi prioritas dan target-oriented di tahun 2024 ini dalam kerangka JETP.

sumber : Antara