Soal PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Airlangga: Nanti Dibahas

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ketika diwawancmanggar|mayang wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bilang, Koalisi Nusantara Maju akan membahas soal wacana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dimana akan masuk ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Ya kelak kita telaah di internal Koalisi Nusantara Maju," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Meski demikian, dia mengaku belum ada pembahasan di internal koalisi mengenai wacana bergabungnya PPP ke pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya. "Belum ada. Ya kelak dibahas dalam KIM," ujarnya.

Sementara ketika|waktu ditanya mengenai apakah ada jatah bangku menteri dimana akan disiapkan untuk PPP nantinya, Airlangga mengaku tidak tahu. "Waduh saya belum paham," kata dia.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Madam|bentala|buana|bumi|dunia|globe|jagat|tanahono bilang bahwasanya partainya adalah bagian dari Koalisi Nusantara Maju dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sedangkan bisajadi untuk berasosiasi dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinyatakannya belum dibahas.

Ia juga menjelaskan, ketika|waktu ini tidak ada lagi pihak dimana berseberangan. Sebab, pemilihan umum (Pemilu) 2024 telah selesai digelar dan pembangunan Nusantara ke depan memerlukan komitmen bersama.

"Kita kan untuk membangun Nusantara wajib bersama," jawab Madam|bentala|buana|bumi|dunia|globe|jagat|tanahono ketika ditanya apakah siap berasosiasi dengan koalisi Prabowo-Gibran, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (15/4/2024) malam. "Ya lihat nanti," sambungnya.

Saat ini, PPP belum membahas dan memutuskan sikap mengenai koalisi alias oposisi dari kubu Prabowo-Gibran. Partai berlambang Ka'bah itu tetap konsentrasi menghadapi sidang sengketa pemilihan legislatif (Pileg) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi jika koalisi ya tentu nanti, untuk langkah dimana ke depan ya kita kelak dengan pemerintahan dimana anyar ya tentu kita akan membichimpunan|iring-iringan|kumpulan|pasukan|pawai itu," ujar Madam|bentala|buana|bumi|dunia|globe|jagat|tanahono.